Dalam Mengangkat Pejabat Negara Seperti Duta Besar Gubernur Bank Indonesia

Dalam Mengangkat Pejabat Negara Seperti Duta Besar Gubernur Bank Indonesia – , JAYAPURA- Menteri Kabinet Kerja harus mempertimbangkan kekhususan Papua saat merekomendasikan sejumlah calon gubernur di Papua kepada Presiden Joko Widodo. Selain itu, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Orang Asli Papua (OAP) yang menduduki jabatan pimpinan tinggi saat ini sangat terbatas.
Hal itu disampaikan mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hukum Administrasi Khusus Papua Komaruddin Watubun menanggapi pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo yang selama ini hanya diungkapkan oleh OAP. pegawai negeri. kamu punya _. menjadi posisi pemimpin pusat tertinggi.
Dalam Mengangkat Pejabat Negara Seperti Duta Besar Gubernur Bank Indonesia
“UU Nomor 14 Tahun 2022 Pasal 9 ayat (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Pasal 9 ayat (2), dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 Pasal 9 ayat (2), yang menyebutkan bahwa pelaksana tugas gubernur diangkat dari pejabat Pemerintah yang bersikeras. posisi kepemimpinan tingkat tinggi juga harus ditafsirkan dalam kerangka tertentu. Karena pemerintah belum menerima kebijakan pemekaran tiga wilayah baru di Papua karena pentingnya Papua? Komitmen pemerintah terhadap Papua harus ditanggapi secara serius dengan membentuk tiga daerah baru dan komitmen untuk memilih PNS OAP menjadi gubernur sementara di Papua,” kata Komaruddin Watubun dalam rilisnya, Senin, 1 Agustus 2022.
Al Haris Lantik Empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tegaskan Pejabat Harus Tingkatkan Kinerja Perangkat Daerah
Politisi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Provinsi Papua mengingatkan, pembentukan tiga provinsi baru di Papua merupakan kebijakan khusus berdasarkan undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Cadangan Khusus Daerah Papua. .
UU No. mengatakan 2 Tahun 2021 pasal 76 ayat (2) bahwa pemerintah dan DPR dapat membagi daerah dan daerah pemerintahan/perkotaan menjadi daerah otonom untuk meningkatkan keseimbangan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, serta martabat. masyarakat asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, pemerintahan, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kekuatan ekonomi, perkembangan ke depan, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.
Minimnya jumlah PNS OAP yang saat ini menduduki posisi pimpinan menengah, kata Watubun, seharusnya tidak menghalangi pemerintah untuk menunjukkan komitmennya dalam menangani Papua secara serius.
“Sebaliknya, fakta ini harus menjadi prasyarat bagi pemerintah untuk memutuskan merawat Papua apalagi karena kekhasan Papua. Untuk itu, selain PNS OAP yang saat ini menjabat sebagai pimpinan pusat senior, Menteri Dalam Negeri akan merekomendasikan kepada Presiden agar dipilih Pegawai Negeri Sipil (OAP) Orang Asli Papua yang cakap dan stabil. sebagai pelaksana tugas Gubernur meskipun belum mencapai posisi kepala sekolah menengah karena lembaga pemerintah yang mengontrol e-series tidak menggunakannya. Mereka bisa diangkat dulu sebagai senior middle manager di perusahaan/perusahaan kemudian diangkat sebagai Pj Gubernur,” usul Watubun.
Gubernur Aceh Temui Dubes Palestina
Untuk itu, tokoh-tokoh seperti Sekda Provinsi Papua Muhammad Ridwan Ruusukun, H.E., M.M., dan Sekda Provinsi Papua Barat Nataniel Mandacan, merupakan pejabat senior pusat yang juga patut mendapat perhatian.
Toh ada PNS OAP yang memiliki kekuatan dan integritas untuk dipilih menjadi penjabat gubernur meski masih belum menduduki jabatan pucuk pimpinan karena lembaga pemerintahan yang dipimpinnya tidak menggunakan eselonisasi, misalnya Rektor Universitas Cenderawasih Dr . Ir. Apolo Safanpo, ST, M.T, Rektor Universitas Papua Dr. Meky Sagrim, S.P, M.Si, dan Rektor Musamus University Dr. Drs. Beatus Tambaip, MA, patut dipertimbangkan, kata Watubun.
Kemungkinan lain adalah dengan merekrut gubernur aktif dari kalangan pimpinan OAP yang kuat dan tepat berdasarkan pengalaman, integritas dan kemampuannya, meskipun bukan PNS. “Bagi mereka perlu adanya kebijakan yang menyukseskan dari Pemerintah,” kata Watubun.
Satu-satunya legislator PDI Perjuangan dari Dapil Provinsi Papua ini tak lupa mengingatkan setiap OAP yang mereka pilih dan dipercaya untuk menjadi pelaksana tugas gubernur, atau terpilih sebagai gubernur, agar menjalankan perannya dan memahami sepenuhnya perannya sebagai perpanjangan tangan. dari pemerintah. pemerintah pusat di daerah.
Duta Besar Sjachroedin Zp Sampaikan Rasa Bangga Kepada Gubernur Arinal
Oleh: Makawaru da Cunha I.id, JAKARTA – Dewan Olahraga Nasional Utama (KONI) menggelar rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang…
Oleh: Makawaru da Cunha I .id, JAYAPURA — Hotel Horison Ultima Entrop, rayakan Valentine bersama warga Panti…
Oleh: Makawaru da Cunha I .id, JAYAPURA – Proses Pemilihan Tahunan 2024 dicanangkan hingga Hari Pemilihan di Provinsi Papua, Pusat…
Oleh: Makawaru da Cunha I, JAYAPURA-Manajemen Jayapura Mall menjelaskan tentang berita palsu atau ilusi, yang viral dan menyebar…Jakarta, – Gubernur Bali, Wayan Koster mendapat kehormatan berbicara di Kick World Water ke-10 Forum – Ditutup dengan penekanan agar masyarakat Bali mensucikan dan memuliakan mata air secara turun temurun Tumpek Uye Upakara dengan cara malam/agama dan sakala untuk kemaslahatan dan kebahagiaan umat manusia.
Gubernur Mahyeldi Launching Core Values Asn Ber Akhlak Dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa Di Lingkup Pemprov Sumbar
Gubernur Bali Wayan Koster memberikan sambutan tentang kemegahan sumber air di Tumpek Uye Upakara langsung dihadapan Presiden World Water Commission, Bpk. Luic Fauchon dan anggota Dewan Gubernur Dewan Pengairan, Menteri Sosial dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebagai Wakil Ketua National Organizing Committee (NOC) WWF ke-10, Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata dan Kreativitas Indonesia , Sandiaga Uno, Menteri Air dan Kesehatan Senegal, Serigne Mbaye Thiam, Presiden Tajikistan, Sultan Rahimzoda, Kementerian Peralatan dan Air Maroko, Ziyad Abdeslam, Presiden Kehormatan, Komisi Air Dunia, Benedito Braga, Duta Besar di Indonesia, Gubernur Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dan 1.500 peserta dari 56 negara di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada Rabu (Buda Paing, Krulut) 15 Februari 2023.
Mengenakan pakaian adat Bali, Gubernur Bali juga menyempatkan diri mengucapkan terima kasih kepada Dewan Air Dunia yang telah menyelenggarakan Pertemuan Inaugurasi Forum Air Dunia ke-10 yang merupakan salah satu rangkaian dari Forum Air Dunia ke-10 yang akan diselenggarakan pada tanggal tanggal 18. -24 Mei 2024 di Bali.
Tema Konferensi Air Sedunia ke-10 adalah “Air untuk Kemakmuran Bersama”. Tema ini sangat sejalan dengan nilai kearifan lokal Bali yaitu Danu Kerthi yang berarti penyucian dan keagungan mata air. Sumber air disucikan dan dimuliakan dengan cara Niskala/Esin dan Sakala. Niskala / Keagamaan kita lakukan dengan Tumpek Uye Upakara yaitu hari raya untuk menyucikan dan memuliakan mata air yang dilaksanakan setiap 6 bulan dalam penanggalan Bali (210 hari), tepatnya pada hari Sabtu, Saniscara Kliwon, Wuku Uye. Nenek moyang orang Bali, mereka memberi petuah hidup bahwa air adalah sumber pertolongan dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia.
Bagi masyarakat Bali, air memiliki fungsi adat/religius dan spiritual. Secara niskala/religius, air berfungsi seperti tirta, untuk tujuan ritual, dan untuk pensucian/pensucian diri. Sakala, air merupakan sumber kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia, memperlancar kehidupan sehari-hari, dan untuk pertanian.
Modal Besar Dari Gubernur Bank Indonesia Dan Esq Untuk Para Pimpinan Bi Di Masa Depan (spiritual Revival)
Untuk itu, kebijakan tersebut dijelaskan dalam surat Gubernur Bali No. 04 Tahun 2022 tentang Hukum Hidup Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Masyarakat Kerthi Pada Bali Era Baru yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali, yang mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2022 sakala Pemerintah Daerah Bali melaksanakan pemerintahan melalui Surat Keputusan Gubernur Bali No. 24 Tahun 2020 tentang Perlindungan Danau, Sumber Air, Sungai, dan Lautan yang berlaku mulai 29 Mei 2020.
Gubernur Bali mengeluarkan SK No. 24 Tahun 2020 pada masa kepresidenan Gubernur Bali Wayan Koster, karena Bali memiliki sumber daya air yang cukup dan perlu dijaga kestabilannya. Bali memiliki sumber air yaitu: 4 danau (Danau Batur, Danau Beratan, Danau Tamblingan, dan Danau Buyan); 246 sungai, beberapa di antaranya melintasi kabupaten di Bali; air terjun; dan banyak sumber mata air bersih (termasuk air).
Danau Batur yang terletak di wilayah Kintamani Kabupaten Bangli merupakan danau terluas di Pulau Bali yang berperan sebagai ekosistem dengan keanekaragaman hayati, dengan potensi pengembangan pariwisata, perikanan, pertanian hortikultura yang merupakan proses dalam RTRW Kabupaten Bangli. Kabupaten Bangli. Danau Batur merupakan salah satu warisan budaya dunia sebagai Batur World Geopark oleh UNESCO sejak tahun 2012.
Berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal tersebut, masyarakat Bali memiliki tradisi pengelolaan air dalam sistem pertanian yang disebut subak. Subak merupakan sistem irigasi yang dapat menyesuaikan dengan karakteristik teknis daerah setempat. Sistem irigasi subak dikelola dengan prinsip keadilan, keterbukaan, keserasian dan koordinasi melalui sistem lokal yang fleksibel dan demokratis dengan kebutuhan lokal. Sistem ini tidak hanya mengelola masalah dan masalah teknis dalam pengelolaan dan distribusi air. Namun juga memperhatikan lingkungan, masyarakat, dan ruang abstrak/religius. Sejak tahun 2012 subak telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia setelah Indonesia berjuang selama 12 tahun.Hal ini menjadikan subak sebagai budaya pengelolaan air yang penting karena subak dapat menjadikan kawasan pertanian di Bali selaras dengan alam untuk menghasilkan hasil panen yang terbaik.
Hadiri Puncak Peringatan Hakordia Di Jakarta, Edy Rahmayadi: Jadikan Korupsi Sebagai Masa Lalu
Gubernur Bali Wayan Koster kemudian mengatakan bahwa Bali merupakan pulau dengan kekayaan alam yang indah, masyarakat yang ramah, serta budaya yang kaya dan unik, sehingga Bali akan menjadi tempat penting bagi wisatawan mancanegara. Bali memiliki fasilitas dan aksesibilitas yang sempurna, serta memiliki banyak pengalaman dalam menyelenggarakan event internasional, seperti Konferensi IMF dan Bank Dunia, 2018, dan KTT G20, pada 15-16 November 2022, yang sangat sukses.
Dengan pengalaman yang berbeda tersebut, Bali sangat siap mendukung penyelenggaraan World Water Forum ke-10, 18-24 Mei 2024, yang akan dihadiri oleh banyak pemangku kepentingan, antara lain pejabat pemerintah, mahasiswa, pelaku bisnis dan kelompok anak-anak lainnya termasuk para pemuda. . generasi.
Ribuan peserta dari 56 negara menghadiri Pertemuan Inaugurasi ke-10 World Water Forum, sebagai orang pertama di Pemerintah Daerah Bali mengatakan bahwa Bali siap menjadi tuan rumah pertemuan perdana, sebagai kelanjutan dari pertemuan hari ini. Kami akan membuat Anda semua sangat welcome. “Kami tegaskan bahwa kami selalu siap bekerja sama dengan World Water Commission, dan seluruh pemangku kepentingan di seluruh dunia untuk mewujudkan Tenth World Water Summit di Bali. Dengan penuh suka cita, masyarakat Bali akan menyambut para peserta pertemuan ke-10 World Water Forum di Bali ini,” pungkas Gubernur Bali, Wayan Koster dalam sambutannya.
Gubernur bank indonesia sekarang, yang berhak mengangkat duta dan konsul, pejabat negara indonesia, duta besar amerika untuk indonesia, daftar gubernur bank indonesia, dalam mengangkat duta besar presiden memperhatikan pertimbangan, pejabat bank indonesia, duta besar indonesia, gubernur bank indonesia, untuk urusan agama budha kertanegara mengangkat seorang pejabat yang disebut, siapa gubernur bank indonesia, duta besar indonesia untuk australia
Artikel perihal Dalam Mengangkat Pejabat Negara Seperti Duta Besar Gubernur Bank Indonesia dapat Anda temukan pada Tips dan di tulis oleh seniorpansop