Tips

Eks Karyawan Sebaiknya Menggunakan Pesangon

Eks Karyawan Sebaiknya Menggunakan Pesangon – , JAKARTA – Massa Aksi Relawan Jokowi, Dirut BRI menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kementerian BUMN menuntut dan menuntut segera hak pekerja BRI di Sumut yang di-PHK tanpa pesangon. .

Rabu (16-06-2021), dalam konferensi pers partai yang melakukan aksi damai tersebut, Akar (Kerjasama Pemenuhan Aspirasi Rakyat) menjelaskan bahwa itu adalah kelompok relawan Jokowi yang berjumlah 51 orang.

Eks Karyawan Sebaiknya Menggunakan Pesangon

Ekar adalah mata dan telinga Jokowi yang memantau agenda kerakyatan pemerintah pusat, dimana rakyat Indonesia selalu mendengarkan hati nuraninya. AKAR selalu siap memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan.

Pemerintah Diragukan Bisa Bayar Pesangon Karyawan Merpati

Beberapa pekan lalu, sejumlah mantan pekerja BRI di Sumut dipecat secara sepihak tanpa pesangon dan haknya diadukan nasibnya kepada relawan anggota Akar Padamu Negeri, Albert Sokenta.

Mereka baru-baru ini dipanggil ke BRI pusat dan ditawarkan paket pesangon sebesar Rp 80 juta per orang. Hal ini tidak sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003.

Pada Kamis, 8 Oktober 2020, Komisi II DPRD Kota Medan menuntut hak mereka yang dipecat dari BRI Medan Sumut.

“Mengenai adanya hak formal yang tertuang dalam UU No. 13 Tahun 2003, namun implementasinya belum dilaksanakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.”

Ratusan Pelajar Ikuti Kirab Satu Muharram 1444 Hijriyah Kemenag Konawe

Mantan pegawai BRI yang dipecat tanpa haknya ini mengadukan hal tersebut ke Komisi II DPRD Kota Medan dan langsung ke BRI, I Made Suka bersama Wapimwil, Zulhan dan Irwan di Pt. BRI Wilayah Medan Selasa 8 Desember 2020 lalu.

Kehadirannya, lanjut Sudarin, untuk kantor Bank BRI Medan bersama anggota Komisi II DPRD Medan lainnya, Dr Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B (dari Partai PDI Perjuangan), Harris Kelana Damanik (Partai Jerindra) dan Yohans Hutagalong (Partai PDI Perjuangan).

“Selain menuntut hak sembilan mantan pegawai yang bertugas sebagai teller di Bank BRI Medan, kami juga akan menjalankan tugas sebagai wakil masyarakat yang bertanggung jawab di sini,” kata Sudari.

Selain itu, Haris Kelana Damanik, selain dalam kesempatan tersebut, sebelumnya juga telah meminta kepada perwakilan PT Bank BRI (Persero) Tbk, meminta mereka untuk menyediakan seorang pemimpin yang dapat mengambil keputusan langsung, sehingga wakil rakyat dan wakil rakyat mantan pekerja BRI. Itu tidak akan sia-sia.

Eks Karyawan Sebaiknya Menggunakan Pesangon Mereka Untuk Membangun Ekonomi Kreatif Dan Bukan Menggunakannya Secara Konsumtif. Pernyataan Di Atas Merupakan Argumen Editorial Berupa

“Kami sudah memastikan bahwa terlepas dari hasil rapat yang akan kami selenggarakan nanti atau tidak, yang hadir dari lapangan PT Bank BRI bisa mengambil keputusan untuk memulai kembali rapat ini. Namun belum ada yang berani memberikan jawaban pasti. , jadi kami minta hanya mereka yang bisa membuat keputusan yang maju,” tutup Harris. .

Wong Chun Sen Tarigan, Perwakilan Partai Perjungan PDI MPDB di Kota Medan juga menegaskan bahwa PHK yang dilakukan oleh PT Bank BRI Wilayah Medan adalah manusiawi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Tolong pecat jika perusahaan bangkrut atau perampingan, tapi jangan memecat pekerja sesuka hati. Ini adalah negara dengan undang-undang, jangan membuatnya melawan Anda. Ada undang-undang yang mengatur, tolong bayar kewajiban perusahaan yang dipecat. para pekerja,” kata Wong.

Made Suka yang mendengar pernyataan perwakilan masyarakat Kota Medan itu juga meminta maaf kepada perwakilan masyarakat yang hadir di kantornya. Dan periksa masalahnya dengan 9 mantan karyawan. BRI (Persero)Tbk wilayah Medan diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karyawan Pt Pilar Rekayasa Muda Hearing Di Komisi C.dprd Kota Surabaya.

“Masalah PHK ini sudah terjadi di berbagai cabang BRI di Indonesia, tapi ini sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan masing-masing cabang. Ini bukan lagi masalah daerah, tapi masalah nasional. Jadi harus ada kebijakan yang bisa tepat. dilaksanakan dari pusat.Tetapi ini harus dibawa kekantor daerah dan kita bawa ke pusat.Dengan segala hormat kepada wakil rakyat Kota Medan, tidak perlu datang kekantor kita untuk urusan ini. Karena saya jamin ini akan saya selesaikan dan kita rekonsiliasi dengan 9 mantan pegawai yang bekerja sebagai kasir di PT BRI Medan, jika tidak maka akan dipekerjakan kembali, tetapi kita akan mencari solusi yang terbaik untuk semuanya” PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dinas Sumber Daya Manusia Wilayah Medan mengatakan sudah melakukan pendekatan kepada Wapimwil, Zulhan dan Irwan.

Terakhir, Pinwheel PT BRI (Persero) Tbk. Area Medan, saya bekerja Sukka, menegaskan kembali bahwa dia akan menyelesaikan masalah dengan mantan karyawannya pada 7 atau 8 Januari 2021 tahun depan.

Dinas Sumber Daya Manusia Pemkab Sumut Dalam suratnya tertanggal 12 Maret 2021, dia mengatakan sesuai undang-undang, hak mereka diberikan minimal Rp200 juta sampai Rp300 juta per orang.

Koordinator AKAR (Aliansi Aspirasi Karier) sekaligus koordinator aksi menuntut Dirut BRI segera memberikan hak tetap kepada pekerja BRI yang di-PHK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pdf) Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Terjadinya Akuisisi Perusahaan

Albert Sokentata, Ketua Relawan Padamu Negeri, meminta Eric Tohir memberikan peringatan keras kepada Dirut BRI dan memberikan hak pekerja BRI yang dipecat.

Apa yang dilakukan BRI untuk menegakkan hak-hak mereka tetapi tidak diberikan sejak 2020.

Jika Anda tidak dapat menangani BRI, Anda harus mundur sebagai Dirut. Jangan sampai Dirut BRI mencoreng nama pemerintahan Jokowi dengan hal sepele seperti itu.

Karena setiap BUMN dan pemerintah pusat berasaskan Pancasila, khususnya kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan undang-undang yang relevan, pungkasnya. MNA) masih belum lengkap karena pesangon mantan karyawan dan pilot Merpati Airlines belum dibayarkan.

Bisakah Saya Pidanakan Kantor Yang Tidak Memberikan Hak Pensiun Karyawan?

Mantan perwakilan grup hukum Merpati Airline Pilots Association David Sitores menyatakan bahwa ada lebih dari 300 miliar birr uang pesangon yang belum dibayarkan kepada mantan karyawan dan pilot Merpati Airline.

“Rp 14 miliar sampai 20 miliar dana pensiun 318 miliar belum dibayarkan ke 1.233 orang,” kata David kepada awak media di Menara Mandiri Jakarta, Kamis (23/6/). 2022)

David kemudian membandingkan pesangon mantan karyawan dan pilot Merpati Airlines dengan perusahaan lain yang bernasib serupa; Misalnya Lapindo dan Jiwasraya.

Lapindo dan Jiwasraya harus membayar pesangon mantan karyawannya sebesar Rp. 7,6 triliun dan Rp. Itu 22 triliun. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari pesangon David kepada mantan karyawan dan pilot Merpati Airlines. David menegaskan, negara harus bisa menyelamatkan jumlah tersebut.

Rakyat Merdeka 14 Februari 2022

“Saya tidak tahu kalau berdasarkan UU Kepailitan saya tidak bisa dibayar, tapi kalau pejabat pemerintah bisa. Bandingkan Rp 318 miliar dengan Rp 7,6 triliun. Bisa dibayangkan, Rp 22 triliun untuk Jiwasraya. Tanpa proses hukum, kenapa tidak bisa (untuk Merpati?) Dan ingat, pesangon bukanlah aksi korporasi.

Maka David ingin agar pemerintah atau dalam hal ini Kementerian SOAS segera membayar pesangon kepada staf dan pilot Merpati Airline.

Menurut David, pesangon adalah hak yang harus dibayarkan kepada mantan karyawan dan pilot dan mengingat PTI Merpati Nusantara Airlines telah resmi pailit, hal ini tidak boleh diperpanjang lama.

“Pesanan ini adalah keringat mereka, itu hak mereka, bukan kewajiban. Jadi tolong, filosofi pesangon adalah hak, bukan kewajiban, bukan aksi korporasi. Apakah mereka bertanya tentang hak-hak mereka, atau saya takut, hanya ketika hak itu dibayarkan. Mereka ingin memilih, dan kami tidak tahu, tapi kami berharap itu tidak terjadi.” dia menjelaskan.

Gedung Unikarta Masih Mangkrak

Menurut David, lambatnya proses pesangon mantan staf dan pilot Merpati Airline tidak sejalan dengan pernyataan Menteri BUMN Eric Tohir beberapa waktu lalu.

Saat itu, setelah pailitnya PT Merpati Nusantara Airlines diumumkan, Eric menyatakan bahwa perusahaan pengelola properti (PPA) ditugaskan untuk mengurus perusahaan, dalam hal ini BUMN, situasinya tidak sehat.

Eric melanjutkan, tugas PPA adalah membenahi bisnis yang berjalan baik dan menyisihkan yang benar-benar harus mati, terutama yang sudah bertahun-tahun tidak aktif. Akhir Juli nanti.. Dengan keputusan ini, beberapa karyawan Giant akan dipaksa mengundurkan diri.

Sempat terjadi perdebatan dan kontroversi terkait pesangon Diky Risbianto, Head of Corporate and Consumer Affairs PT Hero Supermarket Tbk, mengatakan pesangon pernah dibayarkan melalui cara yang diatur dalam UU Kewirausahaan.

Rakyat Merdeka 2 Desember 2021

Hal ini ditentang keras oleh serikat pekerja. Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) menolak keras jika manajemen PT Hero Supermarket Tbk menggunakan Omnibus Law Cipta Usaha untuk membayar pesangon kepada pekerja raksasa yang terkena PHK.

“Berkali-kali di media, pesangon manajemen Giant disajikan sebagai metode legislasi kewirausahaan. Jika benar diambil oleh manajemen, kami akan menentang keras,” kata Syed Iqbal, Ketua KSPI, dalam pers virtual konferensi. Jakarta, Kamis (3/6/2021)

Dijelaskannya, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kepegawaian, manajemen perusahaan Grup Gegna wajib membayar pesangon dengan menggunakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Jika Anda menggunakan aturan no. 13 Ketenagakerjaan, maksimum gaji yang dibayarkan kepada pekerja dinyatakan 32 kali lipat. Pada dasarnya, pekerja yang di-PHK berhak atas tiga jenis uang pesangon: uang pesangon, uang penggantian jangka panjang (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH).

Hai Bos, Lakukan Ini Usai Phk Demi Mempertahankan Karyawan Tersisa

Menggunakan contoh UMP DKI Jakarta 2021, pekerja berhak atas 8 kali upah bulanan atau Rp 35.200.000 dengan masa kerja 7 tahun sebesar Rp 4,4 juta.

Kemudian UPMK juga ditemukan akibat pengurangan pegawai yang bekerja di organisasi minimal 3 tahun. Jika Anda bekerja selama 7 tahun, Anda berhak mendapatkan gaji selama 3 bulan atau sekitar Rp 13.200.000.

Ada ketentuan lain apabila perusahaan telah melaksanakan pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, maka pesangonnya adalah 2.

Karyawan resign dapat pesangon, pesangon karyawan, perhitungan pesangon karyawan, pesangon phk karyawan tetap, pesangon karyawan resign, cara menghitung pesangon karyawan, pesangon karyawan meninggal, perhitungan pesangon karyawan swasta, pesangon karyawan kontrak, cara perhitungan pesangon karyawan, hitungan pesangon karyawan tetap, cara hitung pesangon karyawan

Tulisan mengenai Eks Karyawan Sebaiknya Menggunakan Pesangon dapat Anda temukan pada Tips dan di bawakan oleh seniorpansop

Back to top button